Selasa, 30 September 2014
Jakarta - Rapat
pimpinan DPRD DKI Jakarta akan menggelar paripurna pengunduran diri Jokowi
sebagai Gubernur DKI. Jokowi dijadwalkan membacakan pernyataan pengundurannya
pada Kamis (2/10).
Keputusan DPRD ini disambut baik Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Bagus dong kalau sudah setuju," kata Ahok dengan wajah sumringah saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).
Namun Ahok menekankan, meski DPRD tak menyetujui untuk menggelar paripurna, Jokowi tetap bisa mundur jelang pelantikan sebagai Presiden RI. Mekanisme itu sudah pernah dilakukan oleh Soeharto saat mengundurkan diri sebagai presiden pada 1998.
"Kalau (DPRD) gak setuju, (Jokowi) menyatakan berhenti ya bakal berhenti juga. Pak Harto sudah ada presedennya. Malahan dulu lantik Pak Habibie jadi Presiden bukan lewat MPR kan lewat MA. Jadi sudah ada preseden hukum yang lebih tinggi,” pungkasnya.
Sementara itu mengenai koalisi Merah Putih yang tak hadir dalam rapat tersebut, Ahok tak mau banyak berkomentar. "Enggak taulah, terserahlah," kata mantan kader partai Gerindra itu.
Diberitakan sebelumnya, fraksi DPRD mengadakan rapim tentang mekanisme pengunduran diri Jokowi sore tadi. Semua fraksi yang hadir sepakat Jokowi akan berpidato pada Kamis depan.
“Alhamdulillah pernyataan berhenti Jokowi diterima dalam rapim ini yang dihadiri 6 fraksi dari PDIP, PAN, Hanura, Demokrat, Nasdem dan PKB," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat sambil mengetuk palu.
Tiga fraksi yang tak hadir yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Golkar. Adapun Fraksi PKS datang belakangan, sehingga tak disebut oleh Prasetyo.
Keputusan DPRD ini disambut baik Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Bagus dong kalau sudah setuju," kata Ahok dengan wajah sumringah saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).
Namun Ahok menekankan, meski DPRD tak menyetujui untuk menggelar paripurna, Jokowi tetap bisa mundur jelang pelantikan sebagai Presiden RI. Mekanisme itu sudah pernah dilakukan oleh Soeharto saat mengundurkan diri sebagai presiden pada 1998.
"Kalau (DPRD) gak setuju, (Jokowi) menyatakan berhenti ya bakal berhenti juga. Pak Harto sudah ada presedennya. Malahan dulu lantik Pak Habibie jadi Presiden bukan lewat MPR kan lewat MA. Jadi sudah ada preseden hukum yang lebih tinggi,” pungkasnya.
Sementara itu mengenai koalisi Merah Putih yang tak hadir dalam rapat tersebut, Ahok tak mau banyak berkomentar. "Enggak taulah, terserahlah," kata mantan kader partai Gerindra itu.
Diberitakan sebelumnya, fraksi DPRD mengadakan rapim tentang mekanisme pengunduran diri Jokowi sore tadi. Semua fraksi yang hadir sepakat Jokowi akan berpidato pada Kamis depan.
“Alhamdulillah pernyataan berhenti Jokowi diterima dalam rapim ini yang dihadiri 6 fraksi dari PDIP, PAN, Hanura, Demokrat, Nasdem dan PKB," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat sambil mengetuk palu.
Tiga fraksi yang tak hadir yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Golkar. Adapun Fraksi PKS datang belakangan, sehingga tak disebut oleh Prasetyo.
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV
